Jangan Melihat dari Sudut Pandang Sempit

Suatu hari seorang suami pulang kerja dan mendapati tiga orang anaknya sedang berada di depan rumah. Semuanya bermain lumpur, dan masih memakai pakaian tidur. Berarti semenjak bangun tidur, mereka belum mandi dan belum berganti pakaian

Sang suami melangkah menuju rumah lebih jauh. Ternyata … kotak-kotak bekas bungkus makanan tersebar di mana-mana. Kertas-kertas bungkus dan plastik bertebaran tidak karuan,dan… pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka.

Begitu ia melewati pintu dan memasuki rumah… masyaAllah… kacau… berantakan. Ada lampu yang pecah, ada sajjadah yang tertempel dengan permen karet di dinding. Televisi dalam keadaan on dan dengan volume maksimal.Boneka bertebaran di mana-mana. Pakaian acak-acakan tidak karuan menyebar ke seluruh penjuru ruangan.

Dapur? Ooooh tempat cucian piring penuh dengan piring kotor. Sisa makanan pagi masih ada di atas meja makan. Pintu kulkas terbuka lebar.

Sang suami mencoba melihat lantai atas. Ia langkahi boneka-boneka yang berserakan itu. Ia injak-injak pula pakaian yang berserakan tersebut. Maksudnya adalah hendak mendapatkan istrinya, siapa tahu ada masalah serius dengannya.

Pertama sekali ia dikejutkan oleh air yang meluber dari kamar mandi, semua handuk berada di atas lantai dan basah kuyup. Sabun telah berubah menjadi buih. Tisu kamar mandi sudah tidak karuan rupa, bentuk dan tempatnya. Cermin penuh dengan coretan-coretan odol, dan… begitu ia melompat ke kamar tidur, ia dapati istrinya sedang tiduran sambil membaca komik!!!

Melihat kepanikan sang suami, sang istri memandang kepadanya dengan tersenyum. Dengan penuh keheranan sang suami bertanya, “Apa yang terjadi hari ini wahai istriku?!!”.

Sekali lagi sang istri tersenyum seraya berkata,“Bukankah setiap kali pulang kerja engkau bertanya dengan penuh ketidak puasan, ‘Apa sih yang kamu kerjakan hari ini wahai istriku?’, bukankah begitu wahai suamiku tersayang?!”

“Betul” jawab sang suami.

“Baik” kata sang istri, “hari ini, aku tidak melakukan apa yang biasanya aku lakukan”.

*****

Mesej yang ingin disampaikan adalah:

1. Penting sekali semua orang memahami, betapa orang lain mati-matian dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh orang lain itu agar kehidupan ini tetap berimbang, berimbang antara MENGAMBIL dan MEMBERI, TAKE and GIVE.

2. Dan … agar tidak ada yang mengira bahwa dialah satu-satunya orang yang habis-habisan dalam berkorban, menanggung derita, menghadapi kesulitan dan masalah serta menyelesaikannya.

3. Dan … jangan dikira bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang tampaknya santai, diam, dan enak-enakan … jangan dikira bahwa mereka tidak mempunyai andil apa-apa.

4. Oleh karena itu, HARGAILAH JERIH PAYAH DAN KIPRAH ORANG LAIN dan JANGAN MELIHAT DARI SUDUT PANDANG YANG SEMPIT.

http://www.pkslumajang.org/2011/10/jangan-melihat-dari-sudut-pandang.html

Putus Hubungan Koalisi, PKS Semakin Popular

Putus Hubungan Koalisi, PKS Semakin Populer

dakwatuna.com – Akhirnya tanda tanya besar mengenai nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pasca penolakannya atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terjawab sudah. Pertemuan para pimpinan anggota partai koalisi minus PKS dilaksanakan pada hari Selasa (3/4/2012) pukul 22.30 membahas soal kontrak koalisi dan code of conduct. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketum PD Anas Urbaningrum, Ketum Golkar Aburizal Bakrie, Ketum PAN Hatta Rajasa, Ketum PPP Suryadharma Ali, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekretaris Setgab yang juga politisi PD Syarief Hasan. Setelah pertemuan, melalui Sekretaris Setgab yang juga politisi PD Syarief Hasan, diketahui bahwa koalisi dengan PKS sudah berakhir. Ini suatu realita politik yang sangat dramatis. Walau informasi ini bukan keluar dari mulut SBY tapi pernyataan Syarief Hasan mengindikasikan didepaknya PKS dari koalisi akibat keputusan PKS menolak kenaikan BBM.

Pro Kontra Rencana Kenaikan BBM

Rencana menaikkan BBM bisa jadi merupakan desakan Bank Dunia. Manajer Pembangunan Berkelanjutan Bank Dunia untuk Indonesia, Franz R Drees-Gross, mengatakan, jika pemerintah terus mensubsidi bahan bakar besar-besaran, Indonesia kehilangan kesempatan membangun di sektor lain. Franz menyarankan dana subsidi digunakan untuk membangun infrastruktur listrik di Indonesia yang masih jauh tertinggal. Kenaikan harga minyak mentah dunia dari US$90 per barel menjadi US$115 per barel termasuk alasan pemerintah menaikkan BBM. Penikmat subsidi hanya mereka yang bermobil dan tidak menyentuh rakyat miskin termasuk yang menjadi alasan pemerintah menaikkan BBM

Pengamat ekonomi Ichsanudin Noorsy berpendapat, sedikitnya empat solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM. Di antaranya melakukan realokasi anggaran negara, menaikkan pajak kendaraan bermotor, mengoptimalisasi lifting minyak, memperbaiki transaksi pembelian minyak, dan menghentikan PRAKTEK KORUPSI. Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto mengatakan APBN tidak akan jebol jika harga minyak mentah naik karena APBN-P 2012 ditetapkan Rp137 triliun. Subsidi yang diberikan menurut Politisi PDIP, Daryatmo Mardiyanto sudah tepat sasaran karena dari total premium yang dikonsumsi oleh rumah tangga, 64 persennya dikonsumsi oleh sepeda motor, sedangkan yang untuk mobil hanya 36 persen. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Anis Matta, mengatakan, jika pemerintah menaikkan harga BBM lalu membuat kompensasi untuk rakyat miskin, itu artinya hanya pindah kantong kanan ke kantong kiri. Dia mengatakan lebih bagus tidak menaikkan dan tidak perlu ada kompensasi.

PKS Termakan Skenario Golkar?

Sebagian besar rakyat menolak kenaikan BBM, hal ini ditandai dengan maraknya demo anti kenaikan BBM dari Sabang sampai Merauke. Yang sangat berbahaya adalah efek domino kenaikan BBM. Barang-barang yang secara tidak langsung berhubungan dengan BBM akan naik. Jika harga seluruh kebutuhan pokok naik, tentunya tidak ada artinya bantuan langsung tunai (BLT). Penolakan sebagian besar masyarakat ini awalnya disuarakan juga oleh Golkar. Namun ternyata sampai sidang paripurna di antara anggota koalisi hanya PKS yang menolak kenaikan BBM.

Hal ini perlu menjadi perhatian, apakah ini bukan skenario Golkar mengingat sebelumnya para politisi Golkar semangat menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Jangan-jangan PKS termakan scenario Golkar menolak kenaikan BBM. Karena pada akhirnya Golkar memilih opsi kedua, yaitu, pasal 7 ayat 6 tak berubah ditambah ayat 6 a yang berbunyi dalam hal harga minyak mentah rata-rata Indonesia dalam kurun waktu berjalan yaitu 6 bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen, maka pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya. Mengapa Golkar tidak konsisten menolak kenaikan BBM sampai voting dan meninggalkan PKS sebagai anggota koalisi? Atau ini merupakan strateginya karena kita ketahui Golkar adalah partai yang sangat piawai dalam berpolitik. Jika ini benar maka Golkarlah pemenangnya.

Namun jika pilihan ini murni karena kedewasaan cara berfikir PKS maka bukanlah suatu hal yang akan merugikan jika PKS dikeluarkan dari koalisi dan menterinya dipecat. Pertanyaannya apakah SBY berani melakukan reshuffle Kabinet dalam waktu dekat? Dan melakukan pertemuan serupa dengan anggota partai koalisi yang tinggal 5 partai membahas reshuffle ini?

Sebagai pemerintahan yang menganut sistem presidensil, seharusnya pertemuan itu tidak perlu ada. Presiden tidak perlu meminta pendapat pimpinan anggota koalisi untuk mempertimbangkan sesuatu. Karena koalisi hanya ada di sistem parlementer. Lambatnya keputusan SBY akibat penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM menunjukkan SBY tersandera dengan politik koalisi yang dibangunnya.

Kepercayaan Publik Pada PKS akan Meningkat

Tiga menteri PKS, Menteri Pertanian Suswono, Menkominfo Tifatul Sembiring dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri termasuk menteri yang memiliki kinerja baik. Mengakhiri hubungan dengan PKS dan memberhentikan ketiga menterinya adalah kerugian terbesar bagi SBY. Masyarakat akan menilai PKS sebagai partai yang terzhalimi. Biasanya partai yang terzhalimi akan mendapat simpati dari masyarakat. PKS akan lebih populer karena dianggap sebagai partai yang membela kepentingan rakyat, tidak pragmatis, dan partai anak muda yang berani menyuarakan kebenaran. Hal ini akan meningkatkan citra dan kepercayaan publik kepada PKS. Ini kesempatan bagi PKS untuk membangun image dan meningkatkan pertumbuhan pemilihnya menjelang 2014.

Apakah SBY akan segera membuka suara atas sikap PKS ini? Kita tunggu saja. Yang pasti wakil rakyat itu seharusnya berpihak pada rakyat, menyuarakan kepentingan rakyat apapun resiko politiknya. Partai politik juga seharusnya konsisten memperjuangkan kecerdasan untuk rakyat, jangan hanya berpihak kepada rakyat sebelum kampanye saja…

Sumber: dakwatuna

http://www.pkslumajang.org/2012/04/putus-hubungan-koalisi-pks-semakin.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+partaikeadilansejahtera+%28Partai+Keadilan+Sejahtera%29&utm_content=FaceBook

Deir Yassin Massacres: No passing over history

by : Yousef Munayyer Yousef Munayyer is a writer and political analyst based in Washington, DC.

Deir Yassin: No passing over history

Israelis and Palestinians alike cannot move forward without addressing massacres from the past.

Scores of Palestinian civilians were massacred on April 9, 1948 [AP]

Washington, DC- On April 9, 1948, scores of Palestinian civilians were massacred at the village of Deir Yassin through co-operative efforts of Yishuv forces like the Irgun, Lehi and the Haganah. The Zionist narrative on the events of 1948 and the Nakba - the Arabic word for the depopulation of Palestine - talks about the war as a defensive one where there was no intention on behalf of the Israeli forces to shift the demographics by force. Rather, that narrative tells us, the refugees were created during the hostilities which began when five Arab armies invaded Israel the day after it declared its independence on May 15, 1948. Too often, people who talk about "making peace" advise that we pass over history and look forward without getting lost in the "duelling narratives" of this period. But peace cannot happen without a rectification of past injustices and we cannot approach this without talking about what these injustices are. The Zionist narrative will counter, defensively, that any injustices are not the fault of Israel and this is where the issue of "duelling narratives" prevents further discussion. "The goal of the Zionist movement was to establish a Jewish state in the land of Palestine which had a significant non-Jewish majority of Palestinian Arabs." But there are simple, undeniable facts that any two sane people, Zionist or otherwise, should be able to agree on. For example, I think we can all agree that April 9, 1948, occurred before May 15, 1948. This is not a matter perspective, this is chronology. When you actually look at the history - even versions documented by Israeli historians using official Israeli archival material - what you learn is that a very significant portion of the total refugees were created long before May 15, 1948. Had it not been for the hundreds and thousands of refugees flowing into Arab states and massacres like Deir Yassin, the Arab armies would likely not have been compelled to intervene. Clearly, indisputable and historically non-controversial chronological facts blow significant holes in the Zionist narrative about cause and effect. But sequence is not the only problem. The other point of contention Zionists hold is that Israeli actions during the war were defensive and not intended to depopulate. The goal of the Zionist movement was to establish a Jewish state in the land of Palestine which had a significant non-Jewish majority of Palestinian Arabs. Through years of immigration, the Zionists managed to grow from 11 per cent of Palestine's inhabitants in 1922 to about 30 per cent in 1946. Refugee creation The Zionist goal, which was unachievable for decades, came to fruition after 18 months of hostilities when Jews suddenly became 85 per cent of the population of the state of Israel. So, the Zionist narrative will have you believe that the Zionist dream of establishing a state with a Jewish majority, which was unachievable without war then, finally achieved during the fog of one, happened completely by accident. One does not have to be a supporter of Israel or Palestine to accept this explanation - just astoundingly naïve. Sweeping changes in demographics over territory do not happen by accident. In the modern era, they are invariably state-driven initiatives. Prior to May 15, 1948, the Israeli state army, or Haganah, was engaged in conquering and razing scores of civilian villages - not military installations. There is really no "defensive" explanation for the demolition of scores of entire civilian villages. The only possible objective behind such actions is to prevent Palestinian Arabs from having homes to live in and thus force them elsewhere. In March 1948, the United States - which had emerged as a superpower after the Second World War - decided to withdraw its support for the 1947 UN Partition Plan because the vacuum of power created by the impending end of the British Mandate would result "in chaos, heavy fighting and much loss of life in Palestine". "Within 45 days, nearly 170 towns and villages had been depopulated, accounting for about 380,000 refugees." Seeing this, the Zionists knew their shot at achieving a Jewish state through diplomatic means would be delayed at the least, if not abandoned all together. They decided to achieve it by force. That is why the depopulation accelerated at this point. Within 45 days, before May 15, 1948, nearly 170 towns and villages had been depopulated, accounting for about 380,000 refugees. This period, prior to the entry of Arab armies, saw the highest rate of refugee creation between 1947 and 1949. The effort to change the demography of the landscape by force was in full swing. We cannot achieve any form of Israeli-Palestinian peace while ignoring this past. As many marked Easter and Passover this weekend - celebrations of redemption - we should turn our focus today to the anniversary of a massacre and the decisive period of depopulation during which it took place. Israelis and Palestinians alike cannot move forward without addressing the original sins the state of Israel was built upon. Yousef Munayyer is Executive Director of the Palestine Centre in Washington, DC. http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/04/201249125656342960.html

Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulia yang menolak usul laporan minoriti untuk dimuatkan bersekali dalam laporan Jawatankuasa Khas Parlimen (PSC)

Tolak laporan minoriti, cubaan tutup daftar pemilih kotor

Harakahdaily,

03 Apr 2012

KUALA LUMPUR, 3 April: Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim (gambar) menyifatkan penolakan usul laporan minoriti oleh Speaker Dewan Rakyat hari ini sebagai cubaan untuk menutup kepincangan dalam daftar pemilih.

Ini kerana katanya, laporan minoriti itu antara lain secara jelas mengemukakan bukti senarai daftar pemilih belum bersih.

Beliau merujuk isu 42,000 pengundi ragu yang tidak mempunyai kad pengenalan dalam pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) dan pendedahan Institut Sistem Mikroelektronik Malaysia (Mimos) yang mengesan 80,000 pengundi yang berkongsi alamat sama.

"Bagi saya jelas menunjukkan keangkuhan, tidak mahu dengar, dan tidak bagi ruang untuk kita bagi penjelasan dan tunduk kepada tuntutan Umno.

"(Ini kerana) saya lihat laporan minoriti itu mendedahkan bahawa SPR gagal memastikan senarai pemilih yang sah," katanya pada sidang media bersama ahli parlimen Pakatan Rakyat petang tadi.

Terdahulu beliau melahirkan rasa kecewa terhadap sikap Speaker Tan Sri Pandikar Amin Mulia yang menolak usul laporan minoriti untuk dimuatkan bersekali dalam laporan Jawatankuasa Khas Parlimen (PSC) Penambahbaikan Pilihan Raya.

Beliau juga kesal kerana Pandikar didakwa tidak mahu mendengar hujah ahli parlimen Pakatan berhubung bukti atau 'precedent' laporan minoriti pernah dibuat di negara-negara Komenwel lain.

"Speaker menolak dengan dengan alasan tidak ada 'precedent'.Dia kemudian tak mahu layan langsung perbincangan.

"Dia yang tiga kali cadang supaya kita kemukakan alasan precedent. Bila kita kemukakan dia tak mahu dengar," tegasnya.

(Anwar bersama anggota Parlimen Pakatan dalam sidang media selepas Speaker luluskan laporan PSC tanpa bahas)

Terdahulu, dewan rakyat kecoh apabila berlaku perang mulut antara ahli parlimen Pakatan Rakyat dengan BN berhubung pertikaian penolakan laporan minoriti oleh Pandikar.

Kekecohan itu juga menyaksikan Azmin Ali (PKR Gombak), Dr Dzulkefly Ahmad (PAS Kuala Selangor) dan Sivarasarasiah (PKR Subang) diarah keluar dewan oleh Pandikar.

Suasana tegang itu juga memaksa Pandikar membuat undian belah bahagi bagi meluluskan usul PSC tanpa bahas kerana berpendapat ahli parlimen Pakatan Rakyat 'tidak berminat' untuk berbahas yang kemudian diluluskan.

Mengulas perkara itu Anwar sekali lagi membidas sikap Speaker yang membuat kesimpulan mudah sebegitu.

"Siapa yang boleh putus kita tak minat bahas. Kita bangun nak selesaikan ini dahulu kemudian nak bahas.

"Kita bawa dokumen (untuk bahas) tapi sengaja ambil alasan, takut hujah dikemukakan dan rakyat tahu," katanya.

Mula-mula lihat iklan telanjang, lepas tu agama

Harakahdaily,

23 Mac 2012

(Muka 25 iklan ini, muka 26 dan 27 baca pula ruang agama.....hehehe Utusan-utusan)

KUALA LUMPUR, 23 Mac: Akhbar milik Umno Utusan Malaysia dilihat masih tidak tahu menjaga sensitiviti umat Islam di negara ini apabila terbaru menyiarkan iklan yang boleh disifatkan lucah dan menjolok mata.

Kali ini iklan produk mandian berjenama Follow Me pada muka surat 25 sisipan Mega yang mempamerkan sepasang kaki 'bertelanjang' dari paras peha yang dalam keadaan menjulang ke atas.

Lebih menyedihkan, akhbar berbahasa Melayu dengan moto 'pemangkin fikiran rakyat' itu menempatkan iklan itu pada muka surat sebelum ruangan agama.

Dengan kata lain, pembaca perlu melalui iklan yang mengambil ruang semuka surat penuh itu dahulu sebelum ke ruangan agama...

Komen: Utusan Malaysia - Seperti pemiliknya, UMNO dan Utusan Malaysia sudah tua tapi masih tercari2 arah?

template joomla

BN hapus rasuah seperti minta sisik ikan keli

Harakahdaily,

03 Apr 2012

KUALA LUMPUR, 3 April: “Nampaknya hendak mengharapkan kerajaan BN menghapuskan rasuah seperti meminta sisik daripada ikan keli,” kata AJK PAS Pusat, Ustaz Idris Ahmad (gambar).

Beliau berkata, buktinya dengan amaran yang diberi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Nazri Abdul Aziz menegur Timbalan Pesuruhjaya (Operasi) Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Datuk Mohd Shukri Abdull yang merungut tentang kes-kes rasuah yang telah ditolak oleh Pejabat Peguam Negara.

Nazri mengulas kenyataan Shukri di sebuah forum Khamis lepas bahawa SPRM menyiasat semua tuduhan rasuah yang diserahkan kepadanya, tetapi Pejabat Peguam Negara yang enggan memfailkan kes-kes tersebut di mahkamah atas alasan bukti tidak mencukupi.

Akhirnya, kata beliau SPRM dikambinghitamkan oleh orang ramai apabila kes-kes yang melibatkan berprofil tinggi dipendamkan.

“Hanya yang diseretkan ke mahkamah hanya singa tua yang tidak ada gusi lagi, seperti Tun Lim Keng Yaik kes Port Klang Free Zone (PKFZ), Datuk Seri Dr Khir Toyo, Datuk Kasitah Gadam,” ujarnya dalam satu kenyataan....

http://bm.harakahdaily.net/index.php/berita-utama/9305-bn-hapus-rasuah-seperti-minta-sisik-ikan-keli